Gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah

Dalam Peraturan MA (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatur prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama diantara para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan hukum bidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana.

perkara sengketa ekonomi syariah ditangani hakim peradilan agama yang telah mengantongi sertifikat hakim ekonomi syariah sesuai syarat-syarat yang ditentukan Perma No. 5 Tahun2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Lingkup perkara ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah komersial yang bersifat kontensius (gugatan) atau volunteer (permohonan). Tenggang waktu penyelesaian perkara ekonomi syariah ini mengacu SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.

Untuk penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding paling lambat masing-masing 5 bulan dan 3 bulan.

Perma ini mengakomodasi layanan teknologi informasi mulai proses pendaftaran gugatan secara online, proses pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang, hingga pemeriksaan ahli dapat menggunakan bantuan teknologi informasi.

Hal terpenting substansi Perma ini, perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana (small claim court) atau gugatan acara biasa baik secara lisan maupun tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Agama yang berwenang. Adapun prosedur hukum acara gugatan sederhana mengacu Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Perma ini juga mengatur acara gugatan sederhana selain gugatan biasa perkara syariah, yang nilai objek gugatannya maksimal Rp200 juta, dapat diajukan secara lisan atau diwakili pengacara/advokat, proses penyelesaiannya lebih cepat (25 hari kerja) dengan hakim tunggal.

Perma ini juga mengatur pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya melalui pengadilan agama. Termasuk kewenangan pengadilan agama mengeksekusi hak tanggungan dan fidusia yang menggunakan akad syariah. Namun, tata cara pelaksanaan putusan arbitrase syariah ini masih mengacu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Untuk diketahui, terbitnya Perma No. 14 Tahun 2016 ini melengkapi berlakunya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kumpulan hukum materil bidang ekonomi syariah yang bersumber dari fiqih muamallah dan fatwa DSN-MUI ini sebagai implementasi Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama akibat berkembangnya ekonomi syariah. Sebab, selama ini penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis syariah sebagian besar mengacu hukum acara perdata yang biasa diterapkan di pengadilan negeri.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *