Hak pekerja yang dimutasi

Yang dimaksud dengan mutasi adalah Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam bentuk, kualitas atau sifat lain. Yang sering terjadi adalah pemindahan pegawai/pekerja dari satu daerah ke daerah yang lain atau penempatan tenaga kerja di suatu daerah tertentu.

Untuk perlu diketahui bahwa di dalam UU Ketenagakerjaan pada dasarnya diatur secara umum mengenai penempatan tenaga kerja. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Pasal 32 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

(1)  Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan pada dasarnya penempatan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah tertentu harus memperhatikan ketentuan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan.

Pekerja yang Dimutasi dapat menerima hak-haknya apabila ditempatkan di daerah lain, pertama-tama yang perlu perhatikan adalah gaji yang terima tidak boleh di bawah besaran upah minimum di wilayah tempat akan ditempatkan. Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Upah minimum dapat terdiri atas:[1]
a.   upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b.   upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Pada dasarnya, besaran upah minimum provinsi di tiap daerah berbeda-beda, yang mana hal ini tergantung dengan kebutuhan hidup yang layak di suatu daerah, sehingga saat akan dipindahkan ke suatu daerah tertentu, maka pastikan gaji tidak boleh lebih rendah dari besaran upah minimun di wilayah tempat akan ditempatkan.

Kemudian, terkait dengan hak-hak lainnya apabila ditempatkan di daerah lain, pada dasarnya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut harus dilihat di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama antara pekerja dengan pihak perusahaan.

 

 

sumber: hukumonline

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *