Kini gugatan atas kerugian maksimal 500jt dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan pada 20 Agustus 2019 ini sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan.

 

Hakim Agung Syamsul Maarif menerangkan dalam Perma No. 4 Tahun 2019 ini ada beberapa perubahan yakni kenaikan nilai materil gugatan dari maksimal Rp200 juta menjadi Rp500 juta; memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat; dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (e-court); mengenal putusan verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat); mengenal verzet (perlawanan atas putusan verstek); mengenal sita jaminan; dan eksekusi.

 

Syamsul mengatakan kenaikan nilai gugatan sederhana maksimal Rp500 juta dengan mempertimbangkan perkara yang ada di luar Jakarta. “Nilai gugatan ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan negara lain. Nilai ini hasil diskusi dengan para pimpinan MA, kemudian disepakati Rp500 juta,” ujarnya.

 

Dia melanjutkan Perma ini memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat. Artinya, gugatan dapat diajukan di wilayah domisili tergugat meskipun berbeda wilayah dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat sesuai bunyi Pasal 4 ayat (3a) Perma Perubahan Gugatan Sederhana.

 

“Dalam kasus perbankan di Malang, wilayah hukum kantor di Malang termasuk daerah lain seperti Probolinggo. Jadi, batas domisili wilayahnya tidak hanya di wilayah Pengadilan Negeri (PN) Malang, tetapi bisa di PN Probolinggo,” ujarnya mencontohkan.

 

Terkait sita jaminan, Syamsul menerangkan Perma Perubahan Gugatan Sederhana ini mengenal sita jaminan, yang di Perma sebelumnya tidak dikenal sita jaminan. Dalam Perma ini, ketua pengadilan dapat mengeluarkan penetapan aanmaning (peringatan/teguran) paling lambat 7 hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 hari setelah penetapan aanmaning. Dalam hal kondisi georafis tertentu, aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi batas waktu itu. “Jika tidak dipatuhi, (eksekusi) putusan dilaksanakan sesuai hukum acara perdata yang berlaku,” terangnya.

 

Perma Perubahan Gugatan Sederhana ini juga dapat menggunakan administrasi perkara secara elektronik (e-court). Kini, MA pun tengah melakukan teroboson dengan menerapkan sistem persidangan elektronik (e-litigation). “Tentu dengan prosedur administrasi elektronik ini dapat lebih cepat dan murah dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana,” kata dia.

 

Seperti diketahui, dalam Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana ini menetapkan jangka waktu penyelesaian maksimal 25 hari sudah diputuskan dengan hakim tunggal dan nilai objek gugatannya di bawah Rp200 juta. Seperti gugatan perdata biasa, dasar gugatan sederhana ini menetapkan kriteria perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH).

 

Perma ini mensyaratkan pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung di persidangan. Makanya, Perma ini tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana ini yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah.

 

Sistem gugatan sederhana ini juga mengenal istilah dismissal process, dimana saat sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana? Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut. Terkait putusan akhir, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Sumber: hukumonline

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *