Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Bukan Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut KUHP:
a.    Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
b.    Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 388), dasar-dasar yang meniadakan hukuman atau strafuitsluitingsgronden antara lain dapat dijumpai di dalam Buku ke-1 KUHP, yaitu:
a.    Pasal 44 KUHP
Mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang ontoerekeningsvatbaar atau orang yang “tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.
b.    Pasal 48 KUHP
Menentukan tentang tidak dapat dihukumnya orang yang berada dalam suatu overmacht (keadaan memaksa).
c.    Pasal 49 ayat (1) KUHP
Mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang melakukan suatu noodweer (pembelaan diri karena terpaksa).
d.    Pasal 49 ayat (2) KUHP
Mengatur tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan yang pada hakikatnya merupakan suatu noodweerexces (pembelaan darurat yang melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, yang dilakukan karena perasaan tergoncang).
e.    Pasal 50 KUHP
Mengatur tentang tidak dapat dihukum seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan perintah perundang-undangan.
f.     Pasal 51 ayat (1) KUHP
Mengatur tentang tidak dapat dihukum orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu.
g.    Pasal 51 ayat (2) KUHP
Mengatur tentang tidak dapat dihukum orang yang telah melakukan suatu tindakan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh kekuasaan yang tidak berwenang untuk memberikan perintah semacam itu, asalkan perintah tersebut oleh orang yang mendapat perintah dengan itikad baik telah dianggap sebagai suatu perintah yang diberikan oleh kekuasaan yang memang berwenang untuk memberikan perintah dan pelaksanaan dari perintah tersebut memang terletak di dalam lingkungan pekerjaannya.
h.    Pasal 59 KUHP
Mengatur tentang tidak dapat dihukum pengurus atau komisaris-komisaris karena pelanggaran apabila pelanggaran tersebut terjadi di luar pengetahuan mereka.

Hal di atas merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pelaku tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana.

Selain dari keadaan tersebut maka pidana terhadap seseorang tidak dapat ditiadakan. Ini berarti termasuk surat pernyataan “salah satu pihak tidak akan menuntut apabila ada kerugian fisik atau jiwa” tidak bisa menghilangkan pertanggunjawaban pidana.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *