Kini gugatan atas kerugian maksimal 500jt dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan pada 20 Agustus 2019 ini sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana (small claim court) agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan.   Hakim Agung Syamsul Maarif menerangkan dalam Perma No. […]

Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Bukan Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut KUHP: a.    Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP); b.    Alasan […]

Menikah dengan teman kerja dalam satu perusahaan

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 tahun 2003 (“UU Ketenagakerjaan”) menyebutkan: Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Namun kemudian Mahkamah Konstitusi […]

Hak pekerja yang dimutasi

Yang dimaksud dengan mutasi adalah Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam bentuk, kualitas atau sifat lain. Yang sering terjadi adalah pemindahan pegawai/pekerja dari satu daerah ke daerah yang lain atau penempatan tenaga kerja di suatu daerah tertentu. Untuk perlu diketahui bahwa di dalam UU Ketenagakerjaan pada dasarnya diatur secara umum mengenai […]

akibat hukum apabila perusahaan tidak membuatkan perjanjian kerja

Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu […]

Gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah

Dalam Peraturan MA (Perma) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatur prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama diantara para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah. Perkembangan hukum bidang ekonomi syariah membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan terutama dalam […]

kemiripan Merek

UU Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) telah memberikan arahan yang jelas bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM agar menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a.    Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b.    Merek terkenal […]

Ganti rugi akibat penipuan dan pencemaran nama baik

Ganti rugi untuk korban tindak pidana seperti penipuan dan pencemaran nama baik pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu; 1. melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, 2. melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, 3. melalui Permohonan Restitusi. Untuk penggabungan perkara ganti kerugian sendiri diatur dalam KUHAP, Pasal 98 sampai Pasal 101. Pasal 98 ayat 1 KUHAP […]

Wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak

Sudah menjadi kebiasaan umum, jika salah satu pihak kesulitan untuk meminta pelaksanaan prestasi dari pihak lain, maka upaya yang ditempuh adalah melaporkan ke Polisi dengan tuduhan penipuan (Pasal 378 KUHP). Ada beberapa hal yang menjadi motivasi orang untuk mengambil jalan pintas seperti itu, mulai dari sekedar ingin menakut-nakuti agar seseorang melaksanakan prestasinya, sampai dengan benar-benar […]

Modal Dasar Pendirian PT

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar Perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Mengenai modal dasar Perseroan Terbatas, Pasal 32 UU PT mengatur sebagai berikut: 1. Modal dasar Perseroan […]