Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Bukan Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut KUHP: a.    Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP); b.    Alasan […]

Hak rehabilitasi pecandu narkoba

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu: 1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas […]

Penyerobotan tanah

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai/dimiliki oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata. Jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan […]

Wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak

Sudah menjadi kebiasaan umum, jika salah satu pihak kesulitan untuk meminta pelaksanaan prestasi dari pihak lain, maka upaya yang ditempuh adalah melaporkan ke Polisi dengan tuduhan penipuan (Pasal 378 KUHP). Ada beberapa hal yang menjadi motivasi orang untuk mengambil jalan pintas seperti itu, mulai dari sekedar ingin menakut-nakuti agar seseorang melaksanakan prestasinya, sampai dengan benar-benar […]

Perbuatan melawan hukum dalam pidana dan perdata

Mengenai perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Mengutip pendapat dari Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum(Pendekatan Kontemporer), terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005), hal. 22, yang menyatakan: Hanya saja […]

Ketika transaksi perdata menjadi pidana

Dari suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana seringkali memang awalnya murni hubungan bisnis yang dilandasai itikad baik. Namun, ketika bisnis sedang surut dan mulai terjadi default (gagal bayar), tak sedikit yang lantas memilih melapor ke polisi ketimbang mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Pada prinsipnya suatu […]

Hukum cek kosong

Pernah mendapatkan Cek kosong? Lakukan langkah hukum seperti berikut Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, adalah: “Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah […]

Apa hukumnya menyimpan uang palsu?

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara ekonomis, juga dapat menghancurkan perekonomian negara secara politis. Kejahatan tersebut juga semakin canggih karena kemajuan dan kebaruan teknologi. Perumusan Tindak Pidana terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 – 252 KUHP, sebagai berikut: 1. Perbuatan memalsukan […]

Apakah merekam itu sama dengan menyadap?

Mungkin dari sebagian besar dari kita belum paham betul arti penyadapan dan merekam. Dalam hukum menyadap dan merekam merupakan dua hal yang berbeda. Berikut penjelasan singkatnya. Menyadap menurut UU ITE beserta perubahannya adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel […]

Menempati rumah tanpa izin pemilik

Tindakan orang yang menempati rumah kosong jelaskan diatur dalam PP No.14 tahun 2016 yang disebut dengan penghunian rumah oleh bukan pemilik melalui cara bukan sewa-menyewa. Penghunian Rumah Pada dasarnya setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni Rumah. Penghunian Rumah dapat berupa: a. hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. cara sewa menyewa; atau […]