Wewenang Pengadilan Mengadili berdasarkan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian lazim dimuat pasal jika terjadi sengketa maka para pihak sepakat menunjuk suatu pengadilan, namun dalam praktek bisa saja tidak sesuai isi perjanjian. Apabila Anda mengalami peristiwa seperti ini dan Anda digugat ke Pengadilan Negeri Kota A, padahal perjanjian secara tegas telah mengatur mengenai pilihan mengadili adalah Pengadilan B, maka Anda dapat mengajukan […]

Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Bukan Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut KUHP: a.    Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP); b.    Alasan […]

Hak rehabilitasi pecandu narkoba

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu: 1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas […]

akibat hukum apabila perusahaan tidak membuatkan perjanjian kerja

Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu […]

Pembatalan Akta/Perjanjian melalui Pengadilan

Akta notariil/dibuat oleh notaris yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahnya perjanjian harus diwujudkan dalam akta notariil. Syarat subjektif […]