Wewenang Pengadilan Mengadili berdasarkan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian lazim dimuat pasal jika terjadi sengketa maka para pihak sepakat menunjuk suatu pengadilan, namun dalam praktek bisa saja tidak sesuai isi perjanjian. Apabila Anda mengalami peristiwa seperti ini dan Anda digugat ke Pengadilan Negeri Kota A, padahal perjanjian secara tegas telah mengatur mengenai pilihan mengadili adalah Pengadilan B, maka Anda dapat mengajukan […]

Kewajiban saksi perkara perdata

Pada dasarnya menurut Pasal 139 HIR, menjadi saksi memang merupakan sebuah kewajiban hukum bagi setiap orang, tetapi dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif (harus). Keadaan tersebut adalah pada saat: 1. Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan; 2. Saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa. Hanya kedua faktor di atas […]

Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Bukan Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut KUHP: a.    Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP); b.    Alasan […]

Sita marital (sita terhadap harta bersama atau gono-gini)

Sita marital atau sita harta bersama, menurut M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan” (hlm. 369), memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, […]

Wewenang Pengadilan Dalam Sengketa Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 angka 4 (“Perma 14/2016”) masalah bank syariah merupakan lingkup perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah itu adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, […]

Menikah dengan teman kerja dalam satu perusahaan

Pasal 153 ayat (1) huruf f UU No. 13 tahun 2003 (“UU Ketenagakerjaan”) menyebutkan: Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB). Namun kemudian Mahkamah Konstitusi […]

Hak rehabilitasi pecandu narkoba

Macam-Macam Rehabilitasi Narkotika Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu: 1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. 2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas […]

Hak pekerja yang dimutasi

Yang dimaksud dengan mutasi adalah Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam bentuk, kualitas atau sifat lain. Yang sering terjadi adalah pemindahan pegawai/pekerja dari satu daerah ke daerah yang lain atau penempatan tenaga kerja di suatu daerah tertentu. Untuk perlu diketahui bahwa di dalam UU Ketenagakerjaan pada dasarnya diatur secara umum mengenai […]

Pembatalan Akta/Perjanjian melalui Pengadilan

Akta notariil/dibuat oleh notaris yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahnya perjanjian harus diwujudkan dalam akta notariil. Syarat subjektif […]

Tambahan dan perpanjangan perjanjian

Pada umumnya, istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan, perpanjangan perjanjian/kontrak pada umumnya digunakan saat suatu perjanjian berakhir, namun para pihak menghendaki perikatan yang berakhir […]