Penyerobotan tanah

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai/dimiliki oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam KUHP dan Perppu 51/1960, dimana diatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata. Jika ingin menjerat secara hukum pidana, maka dapat dikenakan […]

Wasiat dalam hukum waris islam

Dalam waris Islam dikenal wasiat. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Tetapi wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. menurut […]

Ketika transaksi perdata menjadi pidana

Dari suatu hubungan perdata yang kemudian menjadi perkara pidana seringkali memang awalnya murni hubungan bisnis yang dilandasai itikad baik. Namun, ketika bisnis sedang surut dan mulai terjadi default (gagal bayar), tak sedikit yang lantas memilih melapor ke polisi ketimbang mengajukan gugatan di pengadilan. Padahal tujuan dari pemidanaan bukan untuk mendapatkan ganti rugi. Pada prinsipnya suatu […]

Kenaikan gaji secara berkala

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha/perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pada praktiknya, pengusaha/perusahaan akan meninjau upah pekerjanya […]

Pertanggungjawaban pidana korporasi jika terjadi merger

PERMA No. 13 Tahun 2016 telah mengatur mengenai tanggung jawab masing-masing pihak yang melakukan merger. Sama halnya jika perusahaan sedang dalam proses pembubaran. PERMA ini juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidananya. Pasal 7 PERMA No. 13 Tahun 2016 (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset […]

Penghunian rumah yang sah

Salah satu cara penghunian rumah yang sah adalah Penghunian Rumah dengan Cara Bukan Sewa Menyewa Penghunian rumah dengan cara bukan sewa menyewa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Penghunian Rumah dapat berupa: a.    hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.    cara sewa menyewa; atau c.    cara […]

Melanjutkan menempati rumah kontrak/sewa orang tua yang sudah meninggal

Perjanjian sewa menyewa tidak berakhir dengan meninggalnya orang tua. Pasal 1575 KUHPer menyebutkan bahwa Persetujuan sewa sekali-kali tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan ataupun pihak yang menyewa. Dalam hal sewa telah habis, dan penyewa/ahli waris tidak mau mengosongkan/meninggalkan rumah, maka dapat mempermasalahkan hal tersebut baik secara perdata maupun secara pidana. Gugatan secara perdata dapat […]

Perjanjian sewa menyewa

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, yang mana pihak satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang lain itu. Demikian ketentuan Pasal 1548 KUH Perdata. Jadi, sewa menyewa tersebut pada dasarnya adalah perjanjian. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian tidak harus dibuat […]

Apakah PNS boleh berbisnis?

Dahulu memang sempat ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) untuk mendirikan perusahaan, yakni larangan memiliki saham di suatu perusahaan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980. PNS dilarang memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. PNS juga dilarang memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada […]

Putusan pembayaran ganti rugi perdata

Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Perdata mengenai jenis-jenis putusan hakim dalam perkara perdata yang menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu : A. Putusan Declaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam Putusan Declaratoir dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada […]