Wewenang Pengadilan Mengadili berdasarkan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian lazim dimuat pasal jika terjadi sengketa maka para pihak sepakat menunjuk suatu pengadilan, namun dalam praktek bisa saja tidak sesuai isi perjanjian. Apabila Anda mengalami peristiwa seperti ini dan Anda digugat ke Pengadilan Negeri Kota A, padahal perjanjian secara tegas telah mengatur mengenai pilihan mengadili adalah Pengadilan B, maka Anda dapat mengajukan […]

Kewajiban saksi perkara perdata

Pada dasarnya menurut Pasal 139 HIR, menjadi saksi memang merupakan sebuah kewajiban hukum bagi setiap orang, tetapi dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif (harus). Keadaan tersebut adalah pada saat: 1. Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan; 2. Saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa. Hanya kedua faktor di atas […]

Urgensi meterai dalam perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai. Meterai hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa telah membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (“UU Bea Meterai”): “Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini” Namun demikian, pematereian surat perjanjian […]

Unsur kewajaran dalam menggugat ganti rugi immaterial dalam kasus perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat meminta tuntutan kerugian materiil dan immaterial.  Kerugian immaterial terbatas pada aspek kematian, luka berat dan penghinaan namun terdapat perluasan makna di dalam 2 (dua) putusan yakni 1). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg. yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/PT.SMG Jo Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 Jo Putusan PK Nomor […]

Sita marital (sita terhadap harta bersama atau gono-gini)

Sita marital atau sita harta bersama, menurut M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan” (hlm. 369), memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, […]

Hak pekerja yang dimutasi

Yang dimaksud dengan mutasi adalah Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam bentuk, kualitas atau sifat lain. Yang sering terjadi adalah pemindahan pegawai/pekerja dari satu daerah ke daerah yang lain atau penempatan tenaga kerja di suatu daerah tertentu. Untuk perlu diketahui bahwa di dalam UU Ketenagakerjaan pada dasarnya diatur secara umum mengenai […]

akibat hukum apabila perusahaan tidak membuatkan perjanjian kerja

Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. Berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, yang mana perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam hal perjanjian kerja untuk waktu […]

Pembatalan Akta/Perjanjian melalui Pengadilan

Akta notariil/dibuat oleh notaris yang merupakan perjanjian para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, dan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat sahnya perjanjian harus diwujudkan dalam akta notariil. Syarat subjektif […]