Sanksi wanprestasi utang piutang

Pengingkaran dan/atau ingkar janji atas piutang dapat diajukan gugatan perdata ke pengadilan dimana domisili tergugat, namun demikian langkah peringatan/somasi dapat dilakukan terlebih dahulu. kasus utang piutang adalah masalah perdata. Dalam hukum perdata, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka disebut “wanprestasi”. Menurut Yahya Harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya, atau […]

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan.

Perceraian adalah suatu yang paling tidak diharapkan oleh orang-orang yang sudah berumah tangga, namun demikian hukum memfasilitasi jika memang keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan. Seseorang yang beragama Islam hanya dapat melakukan perceraian melalui Pengadilan Agama, jika istri yang bertindak sebagai penggugat maka gugatan ditujukan kepada Pengadilan dimana ia tinggal (gugat cerai), jika yang […]

Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa terkait Keputusan Pejabat/Badan Pemerintah.

Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang […]

Wewenang Pengadilan Mengadili berdasarkan Perjanjian

Dalam suatu perjanjian lazim dimuat pasal jika terjadi sengketa maka para pihak sepakat menunjuk suatu pengadilan, namun dalam praktek bisa saja tidak sesuai isi perjanjian. Apabila Anda mengalami peristiwa seperti ini dan Anda digugat ke Pengadilan Negeri Kota A, padahal perjanjian secara tegas telah mengatur mengenai pilihan mengadili adalah Pengadilan B, maka Anda dapat mengajukan […]

Kewajiban saksi perkara perdata

Pada dasarnya menurut Pasal 139 HIR, menjadi saksi memang merupakan sebuah kewajiban hukum bagi setiap orang, tetapi dalam keadaan tertentu kewajiban hukumnya tidak bersifat imperatif (harus). Keadaan tersebut adalah pada saat: 1. Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan; 2. Saksi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memeriksa. Hanya kedua faktor di atas […]

Urgensi meterai dalam perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh ada tidaknya meterai. Meterai hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa telah membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (“UU Bea Meterai”): “Dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini” Namun demikian, pematereian surat perjanjian […]

Unsur kewajaran dalam menggugat ganti rugi immaterial dalam kasus perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat meminta tuntutan kerugian materiil dan immaterial.  Kerugian immaterial terbatas pada aspek kematian, luka berat dan penghinaan namun terdapat perluasan makna di dalam 2 (dua) putusan yakni 1). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg. yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/PT.SMG Jo Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 Jo Putusan PK Nomor […]

Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut Bukan Alasan Penghapus Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut KUHP: a.    Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan ‘pencabutan nyawa’ yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP); b.    Alasan […]

Sita marital (sita terhadap harta bersama atau gono-gini)

Sita marital atau sita harta bersama, menurut M. Yahya Harahap dalam buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan” (hlm. 369), memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, […]

Wewenang Pengadilan Dalam Sengketa Perbankan Syariah

Menurut Pasal 1 angka 4 (“Perma 14/2016”) masalah bank syariah merupakan lingkup perkara ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah itu adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, […]