Unsur kewajaran dalam menggugat ganti rugi immaterial dalam kasus perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat meminta tuntutan kerugian materiil dan immaterial.  Kerugian immaterial terbatas pada aspek kematian, luka berat dan penghinaan namun terdapat perluasan makna di dalam 2 (dua) putusan yakni 1). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg. yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 254/Pdt/2012/PT.SMG Jo Putusan Kasasi Nomor 820 K/Pdt/2013 Jo Putusan PK Nomor 632 PK/Pdt/2014 dan 2). Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng yang dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding Nomor 54/Pdt/2010/PT.BTN Jo Putusan Kasasi Nomor 1391 K/Pdt/2011 Jo Putusan PK Nomor 334 PK/Pdt/2014.
Pertama, Putusan PN Semarang Nomor 304/Pdt/2011/PT.Smg. antara Robert Mangatas Silitonga melawan PT. Maskapai Lion Air Jakarta. Sengketa ini terkait hilangnya bagasi penumpang Lion Air yang telah dipercayakan sepenuhnya kepada pihak maskapai dari Medan ke Semarang dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp19.115.000 dan tuntutan kerugian immateriil sebesar 100 (seratus) kali lipat dari total kerugian materiil yakni sebesar Rp1.911.500.000 namun pihak Lion Air hanya bersedia menganti kerugian sebesar Rp2.000.000.
Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengabulkan kerugian materiil sebesar Rp19.115.000 dan juga mengabulkan gugatan immaterial sebesar Rp19.115.000. Adapun alasan dikabulkannya tuntutan immaterial sebesar Rp19.115.000 karena majelis hakim menilai jumlah sebesar itu adalah jumlah yang wajar sedangkan tuntutan immaterial sebesar Rp1.911.500.000,- tidak wajar.
Kaidah baru di dalam Putusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg adalah perbuatan melawan hukum akibat kekecewaan atas pelayanan bagasi penumpang pesawat termasuk yang dapat dikabulkan tuntutan kerugian immaterial. Kekecewaan tidak termasuk muatan di dalam Pasal 1371, 1372 dan 1373 KUHPerdata melainkan termasuk perluasan yang dibenarkan oleh putusan hakim.
Dalam cakupan yang lebih kecil maka dapat disebut bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kekecewaan dapat menuntut kerugian immaterial kepada pihak yang melakukan PMH. Putusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg, tidak secara khusus mempertimbangkan bentuk kekecewaan yang dialami penggugat selaku penumpang pesawat yang kehilangan barang bagasinya dan juga tidak menguraikan kemampuan/kekayaan yang dimiliki oleh pihak maskapai penerbangan namun hanya dikaitkan pada jumlah immaterial yang wajar diberikan kepada penggugat.
Kedua, Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng antara Hastjarjo Boedi Wibowo melawan PT Indonesia Air Asia atas perbuatan melawan hukum pembatalan penerbangan secara sepihak melalui Short Message Service (SMS). Padahal Penggugat akan menjadi pembicara tunggal Workshop Program Studi Desain Komunikasi sehingga Penggugat sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh Tergugat. Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN.Tng mengabulkan  gugatan dengan menyatakan PT Indonesia Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp806.000,- dan membayar kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000.
Adapun pertimbangan hukum dikabulkannya kerugian immaterial adalah “bahwa untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan penerbangan umumnya dan tergugat khususnya terhadap penumpang maka kerugian immaterial penumpang umumnya, penggugat khususnya harus dibayar tergugat yang dianggap pantas dan adil sebesar Rp50.000.000.
Di dalam putusan ini terdapat 2 (dua) alasan dikabulkannya immaterial yakni 1). Menghindari tindakan sewenang-wenang dan 2). Kerugian immaterial yang pantas dan adil. Tindakan sewenang-wenang mengukur dominasi yang dimiliki oleh pihak maskapai penerbangan pada umumnya dalam pembatalan sepihak rencana penerbangan pesawat. Alasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen maskapai penerbangan agar lebih dihargai hak-haknya dengan memberikan informasi yang aktual dan faktual mengenai rencana penerbangan. Secara subjektif kemudian majelis hakim mempertimbangkan kepantasan dan keadilan dengan mengabulkan kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000.
Uraian di atas memiliki persamaan kaidah dengan Putusan Nomor 304/Pdt/2011/PN.Smg bahwa perbuatan melawan hukum akibat kekecewaan pelayanan jasa penerbangan termasuk hal yang dapat dikabulkan tuntutan kerugian immaterial. Para Hakim di dalam perkara ini menerobos batasan ruang lingkup di dalam Putusan MA No. 650/PK/Pdt/1994 dengan pendeketan judicial activism atas rasa keadilan yang hidup dan berkembangan di masyarakat serta kerugian immaterial yang wajar.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *